Esok Hari PA 212, Buruh Dan BEM SI Akan Kepung Gedung DPR Kamis 16 Juli 2020

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bakal menggelar aksi di Gedung DPR MPR RI pada hari Kamis 16 Juli 2020 mendatang.

Dalam sebuah video berdurasi 39 detik, BEM SI mengajak seluruh mahasiswa untuk bergabung menyuarakan aspirasi rakyat dalam aksi tersebut.

Menurut orator didalam video tersebut, aksi mahasiswa seolah meredup saat pandemik Covid-19 menjangkiti tanah air.

Padahal tidak sedikit kebijakan pemerintah yang wajib dikritisi oleh para agen perubahan.

“Rekan-rekan sekalian kami dari BEM SI mengajak bahwasannya melihat permasalahan di negeri ini, di masa pandemiK bukanlah pemaafan untuk kita tidak bergerak sama sekali,” tegasnya dalam video seperti melansir rmol.id, Jumat 10 Juli 2020 kemarin.

Kata dia, akan ada dua tuntutan dalam aksi yang bakal digelar pekan depan tersebut.

Tuntutan itu kata dia, yaitu pencabutan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dari Prolegnas dan pembatalan omnibus law cipta kerja.

“Oleh karena itu kami mengajak seruan aksi pada ranggal 16 juli 2020,” sambung orator dalam video tersebut.

Ini adalah sebagai bentuk kekecewaan Mahasiswa kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas upaya pengesahan Omnibus law di tengah penolakan dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat,” kata Remy dalam keterangannya, Kamis (9/7/2020).

Menurutnya, Omnibus Law RUU Cipta Kerja adalah salah satu rancangan perundang-undangan yang tidak memenuhi syarat yakni pelibatan partisipasi publik. Padahal menurutnya, keterbukaan dan partisipasi publik sangat penting dalam menyusunan peraturan perundang-undangan.

“Omnibus Law, pemerintah dan legislatif justru mengeyampingkan aspirasi publik yang seharusnya dalam kontruksi negara hukum keterbukaan menjadi hal penting,” ujarnya.

Belum lagi masalah yang diangkat oleh para pekerja dan buruh, seperti adanya upaya penghapusan hak meliputi jaminan pekerjaan, jaminan pendapatan, dan jaminan sosial yang bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

“BEM SI melihat bagaimana para wakil rakyat tidak benar-benar mewakili kepentingan rakyat, salah satunya sangat jelas ada dalam konteks omnibus law,” terangnya.

Oleh karena hal itu, Remy yang juga Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu pun menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa dengan berjanji akan tetap mengindahkan protokol kesehatan, agar tidak menjadi potensi penyebaran COVID-19.

“Aksi tersebut tetap akan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. Setiap orang harus membawa, masker, hand sanitizer, memastikan suhu tubuh dan kesehatan tubuh stabil, dan wajib menjaga jarak sebelum, saat, dan setelah berjalannya kegiatan,” tutupnya.

Sedangkan Buruh dan PAP 212 akan turun ke gedung DPR pada tanggal kamis 16 Juli 2020 tapi belum tahu apakah demo itu akan di satukan atau tidak?

Elemen buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) bakal menggelar demo di Gedung MPR/DPR, Jakarta pada Kamis 16 Juli. Mereka menuntut agar DPR menghentikan pembahasan RUU ‘Omnibus Law’ Cipta Kerja (RUU Ciptaker) saat pandemi virus corona.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arief Maulana menyatakan pembahasan RUU Omnibus Law harus dihentikan oleh DPR dan pemerintah. LBH Jakarta menjadi salah satu organisasi yang tergabung dalam Gebrak.

Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) akan menggelar unjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan gedung DPR/MPR RI, Kamis (16/7) lusa. Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif menegaskan anak-anak tidak ikut dalam aksi ini.

“Sudah diinstruksikan kepada laskar brigadir di lapangan untuk ada area steril sehingga nanti anak-anak tidak akan diperkenankan masuk ke wilayah aksi kita,” kata Slamet di gedung Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Jalan Kramat Raya No 45, Kramat, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (14/7/2020).

Sumber :https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200714180232-20-524642/tolak-ruu-ciptaker-buruh-bakal-demo-di-dpr-16-juli