Bertarung Sendirian, PKS Minta RUU HIP Dicabut Dari Prolegnas 2020.

Fraksi PKS DPR RI menjadi satu-satu Fraksi yang secara tegas meminta RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) dicabut dari program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2020. Meski bertarung sendirian, Fraksi PKS berjanji akan melakukan segala upaya demi memenuhi keinginan masyarat.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto dalam Rapat Kerja DPR-RI, DPD-RI dan Pemerintah dengan agenda tunggal Evaluasi Prolegnas Prioritas Tahun 2020 di Gedung Nusantara, Kamis (2/7/2020). Ia menegaskan, RUU HIP mendapat penolakan yang sangat luas dari masyarakat. Baik dari kalangan agamawan, purnawirawan TNI dan Polri, ormas agama pusat maupun daerah, ormas kepemudaan dan ormas-ormas lain.

Sebagai negarawan tentu kita semua harus arif bijaksana mengambil langkah yang tepat. Agar suasana kehidupan berbangsa bernegara yang masih dirundung pandemi Covid-19 tidak ditambah oleh persoalan-persoalan lain yang tidak perlu,” kata Mulyanto.

Lanjutnya, dalam Rapat Kerja tiga pihak tersebut, Fraksi PKS mendesak Pemerintah dan Pimpinan Baleg untuk mendrop RUU HIP.

“Dan forum tiga pihak untuk mengevaluasi Prolegnas Prioritas Tahun 2020 ini adalah sangat tepat untuk kita mengambil keputusan bersama mendrop RUU HIP dalam daftar Prolegnas ini,” tegasnya.

Anggota Panja HIP Baleg DPR RI dari Fraksi PKS ini minta penjelasan sikap Pemerintah terkait dengan RUU HIP yang sekarang ada di tangan Pemerintah. Dari seluruh Fraksi, hanya PKS yang secara tegas meminta agar RUU HIP ini dicabut dari daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Sementara Fraksi PPP meminta Pemerintah mengambil sikap yang bijaksana terkait dengan aspirasi penolakan masyarakat terhadap RUU HIP.

PKS akan terus berupaya agar RUU HIP tidak diteruskan ke tahap pembahasan. Kami akan berkomunikasi dengan fraksi lain. Agar mau mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang semakin meluas,” ujar Mulyanto.

Berdasarkan penuturan Mulyanto, pimpinan Baleg DPR RI merasa pencabutan RUU HIP dari daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020 bukan kewenangan Baleg. Kewenangan pencabutan berada pada forum yang lebih tinggi, yakni Bamus dan Pimpinan DPR RI.

Sumber; swarakyat .com